PEREBUTAN LADANG MINYAK DI INDONESIA; OLEH KOLONIALISME BARAT DAN TIMUR

Bedah Buku :

TARAKAN “ PEARL HARBOR” INDONESIA ( 1942-1945 )

Penulis : Iwan Santosa

Penerbit : PT. Primamedia Pustaka

Kota Terbit : Jakarta

Tahun : Mei, 2005, terbit pertama

Halaman : 190 halaman, ber-indeks

Dibedah oleh: Ahmad Adaby Darban, Drs.,S.U.

********************************************************************************************

Perang dunia kedua yang mulai pecah pada tangal 1 September 1939, yaitu ketika Jerman mulai menginvasi Polandia, ternyata tidak hanya persoalan politik, didalamnya juga megandung persoalan ekonomi khususnya “berebut Ladang Minyak Bumi”. Negara-negara yang sok “adidaya-adikuasa” saling berusaha untuk menguasai ladang-ladang minyak yang berada di negara-negara lain yang bukan miliknya.

Saudara Iwan Santosa , telah menyajikan dengan menarik tentang pertempuran Tarakan antara tahun 1942-1945,yang di dalamnya tidak terlepas dari persoalan perebutan sumber minyak bumi, sebagai “Pearl Harbor” pintu gerbang yang amat penting bagi masuknya pendudukan Jepang ke kepulauan Indonesia, dan awal runtuhnya kolonialisme Belanda di Indonesia. Dengan kata lain Tarakan sebagai kunci strategis dalam rangka Jepang menguasai wilayah kepulauan Indonesia, dan merupakan “ajang pertempuran” kaum kolonialis Barat ( Belanda-Australia-Amerika ) maupun Tiimur ( Jepang ) dalam berebut ladang minyak bumi ( hlm. 1-2 dan 11-13 )

Kami menghargai saudara Iwan Santosa penulis buku ini, meskipun bukan sejarawan, namun naluri kesadaran sejarahnya tinggi. Terbukti melalui tulisannya ini berhasil mengungkap peristiwa sejarah yang banyak terlupakan dalam khazanah penulisan sejarah Indonesia. Karya ini punya makna pula dalam memperkaya dinamika penulisan sejarah di Indonesia.

Kisah dalam buku ini disajikan dalam VI bab, dilengkapi pengantar penulis, sambutan dari Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Chappy Hakim, dan Walikota Tarakan dr. H. Jusuf Serang Kasim. Selain itu dilengkapi pula daftar pustaka dan indeks, serta gambar – foto – tabel dan peta, sehingga sangat menarik, namun sayangnya daftar sumber lisan ( para pelaku dan penyaksi peristiwa ini yang diwawancarai ) tidak ditampilkan.

Dalam tulisan bedah buku ini dicoba untuk ditampilkan beberapa kisah peristiwa secara fragmental yang diangap penting dan menarik ( hanya sebagian kecil saja), yaitu antara lain :

Pertama, penyerbuan Tarakan sebagai “Pearl Harbor”-nya Indonesia merupakan peristiwa yang termasuk rangkaian Perang Dunia (PD) II. Peristiwa ini penting karena terjadi 2 kali pertempuran besar, yang digambarkan bagai neraka yang menelan banyak korban. Pertempuran pertama, ketika Jepang mengalami kegagalan untuk menduduki dan menguasai sumber minyak di Mongolia yang berbatasan dengan Rusia, maka mengalihkan programnya ke Selatan. Sebagai sumber minyak kawasan Indonesia yang paling strategis, terdekat dari Jepang, dan mutunya baik “world purest oil” dan menghasilkan 6.000.000 barel dalam setehunnya. ( dari Amsterdam Effectenblad, 1932 ). Pada tanggal 11 Januari 1942 dini-hari Jepang menyerbu Tarakan, dengan lebih kurang 20.000 tentara kekaisaran Jepang yang menggunakan pesawat terbang Pemburu Zero berhasil mengunguli pesawat Belanda Bomber Glenn Martin, dan Elit Angkatan Laut Jepang ( Pasukan Kure ) berhasil menguasai pantai Tarakan.

Setelah Belanda merasa terus dikalahkan, maka Overstee S. de Wall mengambil kebijakan untuk “Membumihanguskan Tarakan “ dengan merusak dan membakar peralatan ladang minyak, dengan maksud agar Jepang tidak mendapat apa-apa dari kemenangannya itu. (hlm. 20-22).

Perlawanan Belanda yang hanya dengan 1300 tentara (Batalyon VII KNIL ) di bawah pimpinan Overstee S de Wall segera menyerah pada Kolonel Kyohei Yamamoto, dengan mengibarkan bendera putih. (hlm. 24-25). Pada hal sebelum serangan Pearl Harbor, Tarakan juga sebagai pelabuhan transit penting dari kapal – kapal Angkatan Laut AS ( US Asiatic Fleet, di bawah Laksamana Thomas Hart ).

Sejak itulah Tarakan berpindah tangan dari penguasa kolonial Belanda ke tangan kekuasan kolonial Jepang. Semangat Jibaku dan Bushido jepang, dengan pekik “Banzai Nichisei Hokoku ! (Hidup kaisar dan tujuh nyawa musuh untuk Kaisar ) mewarnai peperangan yang memakan banyak korban.Dari Tarakan, Jepang meneruskan pendudukannya ke berbagai pulau di Indonesia, dan mengambil alih kekuasaan dari Belanda, juga menguasai sumber-sumber minyak di Indonesia. Mulailah era penjajahan Jepang di kepulauan Indonesia, meskipun tidak lama ( lebih kurang 3 ,5 tahun ), namun rakyat merasakan penderitaan yang berat, kemiskinan, penyiksaan, dan banyak korban kematian.

Sebagai bukti bahwa Jepang juga punya tujuan penguasaan sumber minyak bumi ialah, begitu menang dan menguasai Tarakan, kemudian membentuk Satuan Tugas Minyak yang diberi nama Nampo Nen Rioso Butai di bawah komando Jendral Yamada. Ia mendapat tugas khusus untuk mengekploitasi minyak di Tarakan untuk kepentingan perang, dengan mengerahkan 250 personel teknik Angkatan Laut yang ahli dalam pertambangan (hlm.38-40)

Kemenangan Jepang di Tarakan tidaklah berlangsung lama, mulai tahun 1943 terjadi arus balik, kubu Sekutu mulai dapat menguasai satu-persatu daerah yang direbut Jepang. Dari pulau Morotai di Maluku Utara, Jendral Douglas MacArthur (sebagai Panglima Sekutu di Pasifik Barat Dayaè memerintahkan Brigade 26 dari Divisi ke 9 beserta Divisi 7 dan 9 Australia untuk merebut kembali sumber-sumber minyak di Kalimantan, dan sebagai serangan pertama dan utama ditujukan pada Tarakan.

Kedua, merupakan proses arus balik perang perebutan ladang-ladang minyak yang dikuasi Jepang oleh pihak Sekutu. Pada tanggal 1 Mei 1945 Tarakan mulai digempur oleh pasukan Sekutu, dengan target 7 hari dapat dikuasai. Namun, ternyata meleset hingga sampai 2 bulan terjadi pertempuran berdarah di Tarakan, yang berhadapan antara tentara Jepang melawan Australia dari Australian Imperial Force (AIF) yang diutus oleh Sekutu. (hlm. 67 – 70 ).

Jendral Mac Arthur dengan penuh semangat memerintahkan bombardir ke Tarakan, untuk mendahului serangan Brigade Australia ke 26 yang akan didaratkan ke Tarakan.(hlm. 68-69) Peristiwa inilah dikenal sebagai permulaan serangan merebut Tarakan. Meskipun Jepang melawan, namun mengalami kekalahan, karena tinggal 2000 pasukan Jepang harus melawan 20.000 tentara Sekutu yang kebanyakan dari Australia. Sambil bertahan di bunker-bunker, sebagian besar tentara Jepang mundur ke hutan dan gunung. Bombardir dari Sekutu yang dihujankan selama 4 hari itu, sangat membantu memperlancar pendaratan tentara Australia.

Tentara Australia Unjuk Gigi di Tarakan, dengan perlindungan pesawat tempur B-24 Liberator dan B-25 Mitchell mereka lancar mendarat di pantai Tarakan. Dari pantai Lingkas terus mendesak ke daratan sampai gunung-gunung ( kemudian gunung itu diberi nama Faith, Hope, dan Charity. Dari sini kemudian menuju King Cross pusat kota Tarakan.(hlm. 84-87). Pertempuran sengit terjadi di Peningki Baru pinggir kota Tarakan, pasukan Australia banyak terhambat, bahkan komandan seksinya tertembak. Kemenangan berada di pihak Australia, bahkan jugha beruntung mendapatkan peta perminyakan Tarakan buatan Belanda, yang isinya lebih lengkap dari peta lain. Untuk menghibur tentara Australia di Tarakab, maka dibentuklah surat kabar The Tarakan Times, sebagai hiburan orang-orang Australia yang sedang menduduki, kemungkinan merupakan surat kabar tertua. Walaupun sebagaian Tarakan telah dikuasai oleh Australia, namun kota ini belum juga tentram, karena pihak Jepang masih terus nengadakan perlawanan.

Penulis juga mengkishkan, bahwa kota Tarakan yang talah jatuh ke tangan tentara Australia itu , kemudian oleh endudukan Australia itu dijadikan “Kota Australia”, dijadiakan bagian dari negaranya. Australianisasi ini berlangsung dengan indikator antara lain: Menggati nama-nama Melayu dengan nama-nama yang dikenal di Australia, nama-nama jalan, perbukitan, sungai-sungai, dan juga pelabuhan udara Juata diganti dengan Croydon, dengan jalannya bernama Anzac Highway.(hlm. 99-100 ).

Ketiga, Tarakan sebagai bagian dari Negara RI punya makna yang penting bagi

bangsa Indonesia, oleh karena itu jangan dilupakan. Sejarah mencatat, Tarakan sebagai penghasil minyak yang sangat penting hingga jadi rebutan dunia dan penyumbang devisa negara RI setelah merdeka. Pada awal kemerdekaan Tarakan merupakan penyumbang devisa dari minyak buminya, yang selalu disedot hasilnya untuk Jakarta ( penghisapan daerah oleh pusat )(hlm. 173-175), dan juga memberikan kekayan pada kaum kapitalis dunia yang masih minta bagian dari hasil minyak Tarakan.

Sesungguhnya keberadaan Industri minyak di Tarakan dan sejarah peperangan yang pernah terjadi, dapat dipetik menjadi pelajaran tentang ketidakmampuan memanfaatkan potensi lokal di sebuah negara berkembang,sebagai modal lebih lanjut bagi pembangunan. Namun perlu diingat, bahwa penduduk Tarakan, seperti halnya masyarakat daerah lain penghasil mineral di Indonesia, jangan diterlantarkan begitu saja dalam tatanan pemerintahan yang sentralistik, dan hanya menjadi penonton kemajuan negara jiran yang ada didepan matanya.(hlm.176) . Di era reformasi yang telah diputuskan untuk mengembangkan otonomi daerah, sudah selayaknya Tarakan punya otonomi untuk dapat menikmati dan mensyukuri hasil sumber dari daerahnya, dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan mensejahetrakan kehidupan masyarakatnya.

Penutup, buku ini merupakan bunga rampai tentang perjalanan kota Tarakan pada zaman kolonial, baik Belanda, Jepang, Autralia, sampai dengan zaman kemerdekaan. Sesuai dengan judulnya, buku ini lebih cenderung banyak mengupas peperangan.

Meskipun nuansa kisah sejarahnya kuat, buku ini lebih cenderung sebagai karya jurnalistik yang baik, dengan mengunakan fakta-fakta sejarah, diramu dengan bebagai pandangan, dan disampaikan dengan retorika serta narasi jurnalis yang menarik. Gambar-gambar dokumentasi tokoh-tokoh perang, mesin perang, dan peta perang, memberikan illustrasi yang mendukung narasi, sehingga para pembaca akan lebih mantab. Oleh karena itu, khususnya warga Tarakan amat sangat baik bila dapat mudah memperoleh buku ini, dan membacanya.

Dengan munculnya buku ini, seharusnya mampu menggelitik para sejarawan untuk menulis lebih lanjut, dengan mengunakan sumber jejak-jejak sejarah yang masih ada, kemudian digarap dengan metode sejarah. Dengan demikian diharapkan dapat muncul Sejarah Tarakan lebih lanjut.

Ahmad Adaby Darban.

FRAGMENTA SEJARAH MUHAMMADIYAH

FRAGMENTA LINTASAN GERAKAN
MUHAMMADIYAH
Dari Masa ke Masa

Oleh: Ahmad Adaby Darban

I
MUQADIMAH

Mengkisahkan dinamika gerakan Muhammadiyah dari masa ke masa tidaklah mudah, dan relatif akan memakan waktu yang panjang, karena Muhammadiyah memiliki aktivitas yang kontinyu dan berkesinambungan. Di samping itu ada beberapa dokumen yang menjadi fakta sejarah sudah hilang (sukar ditemukan). Oleh karena itu tulisan pendek ini hanya bentuk fragmen-fragmen yang dianggap penting dan memiliki peranan dalam dinamika perjuangan Muhammadiyah dari masa ke masa.
Sebelum mengisahkan perjuangan Muhammadiyah dari masa ke masa, terlebih dahulu kiranya perlu diketahui “Apakah Muhammadiyah itu?”. Pertanyaan ini muncul karena di dalam literature asing sering muncul istilah Muhammedanism (untuk menyebut agama Islam). Muhammadiyah bukan terjemahan dari nama Muhammedanism (agama/paham Muhammad), Muhammadiyah bukan nama sekte (aliran) dalam Islam, dan Muhammadiyah pun bukan tariqad. Awal didirikan, Muhammadiyah adalah berbentuk persyarikatan atau organisasi yang bersifat sebagai gerakan Islam, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya, adil, dan makmur yang diridhoi Allah SWt. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah memiliki kesadaran intelektual, bahwa dipilihnya nama Muhammadiyah mengandung cita-cita agar gerakannya benar-benar mengikuti (ittiba’) pada perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai “USWATUN HASANAH” bagi kita semua (Q.S. Al Ahdzab:21)
Dalam gerakannya Muhammadiyah melakukan “AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR”. Semenjak lahir, Muhammadiyah lebih mengutamakan kiprah kegiatanya dalam bidang keagamaan, sosial dan kebudayaan, serta tidak menjadikan dirinya sebagai kegiatan politik praktis (partai). Beberapa bidang garap Muhammadiyah antara lain : Pamurnian dalam kehidupan Islami, pelurusan dalam ibadah mahdhoh, pembaharuan dalam metode beramaliyah duniawiyah. Selain itu Muhammadiayah mengupayakan peningkatan Kualitas kehidupan umat, kesejahteraan masyatrakat, menolong kesengsaraan umat, dan membentuk peradaban yang Rahmat Lil Alamien.

II
PROSES BERDIRINYA MUHAMMADIYAH

Lahirnya Muhammadiyah tidak terlepas dari dinamika sejarah, perkembangan Islam di dunia padda umumnya, dan di Indonesia pada khususnya. Oleh kerena itu, dalam mengamati proses lahirnya Muhammadiyah tidaklah ditinggalkan adanya pengaruh dari kehidupan umat Islam di dunia, dan juga di Indonesia.
1. Faktor Subyektif
Sebagai faktor penentu utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pengetahuan, penelitian yang mendalam yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan terhadap AL Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Pengkajian yang kritis dan aplikatif, menyentuh fakir dan nuraninya, sehingga memiliki “krenteg” untuk mewujudkan dalam sebuah pergerakan yang bersifat amaliah. Inspirasi dari kajiannya, terutama ayat-ayat dalam : S. An Nisa’ : 82, S. Muhammad : 24, dan S. Ali Imron : 104, mendorong semangat Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah persyarekatan, organisasi yang teratur rapi, untuk melaksanakan missi da’wah Islam, amar ma’ruf nahi munkar dalam masyarakat yang dihadapinya. Selain itu, adanya keprihatinan Ahmad Dahlan terhadap kehidupan umat Islam, baik pada kehidupan sosial-ekonomi-pendidikan maupun juga pada bidang pengamalan kehidupan Islamnya.

2. Faktor Obyektif
Adapun yang menjadi sebab obyektif mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah, pertama kehidupan internal masyarakat Islam di Indonesia, dan yang kedua kehidupan masyarakat Islam di dunia internasional. Kedua factor obyektif itu juga sangat mempengaruhi Muhammadiyah berdiri.
a. Bangkitnya kesadaran masyarakat di dunia Islam akan kejumudan, dan penyimpangan terhadap ajaran Islam, serta ketidakberdayaan menghadapi kedloliman penjajahan (kroposnya semangat Jihad). Bangkitnya kesadaran itu muncul diantaranya dari :
Taqiyuddin Ibnu Taimiyah (1263 – 1328 M), salah satu ulama terkenal dan berani mengingatkan para pemimpin negara. Pemikirannya yang terkenal antara lain : Membuka kembali cakrawala IJTIHAD; Memperjuangkan pemurnian dalam Aqidah & Syari’ah/Ibadah mahdhoh, dengan berpedoman pada Al Qur’an & Sunnah Rosulullah; dan Menggelorakan semangat memperjuangkan keadilan & kebenaran, melawan segala bentuk kedloliman kitabnya FiqusSyiyasah (Fikih Politik) yang fatw-fatwanya banyak digunakan untuk melawan penjajahan. Ulama ini wafat dalam penjara, kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh muridnya Ibnu Qoyyim Al Jauzie.


Muhammad Ibnu Abdul Wahab ( 1703 – 1787 M)
Ulama besar dari Najed, Jazirah Arab ini sebagai pelanjut yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah. yaitu pemurnian Islam dalam kehidupan umat Islam, termasuk dalam Aqidah, Syari’ah, dan ibadah, serta gerakan perlawanan terhadap penjajahan yang menindas negeri-negeri umat Islam. Muhammad Ibnu Abdul Wahab mengaktualisasikan gerakannya dengan bentuk “Al Muwahidun” secara revolusioner. Gerakan ini kemudian dikenal dengan “Wahabi”, yang berpengaruh besar di Saudi Arabia, sehingga banyak pula mempengaruhi pada ulama, hujaj yang lama bermukim di Haromain. Gerakan ini merupakan salah satunya yang memberikan inspirasi bagi gerakan pemurnian Islam dan membangkitnya semangat perjuangan bangsa Indonesia (Gerakan Padri di Sumatera Barat 1819 – 1837; Gerakan rifa’iyah 1850 – 1859; kemudian pergerakan di awal abad 20 seperti Muhammadiyah; Jamiatul Khair; Al Irsyad; dan Persatuan Islam). Di samping Muhammad Ibnu Abdul Wahab, masih ada beberapa ulama besar dunia yang memberikan inspirasi bagi lahirnya Muhammadiyah, antara lain : Syeikh Muhammad Abduh; Syeikh Rasyid Rdla (Al Manar); Jamaluddin Al Afghany (Pan Islamisme); dan lain-lainnya.

Ahmad Dahlan telah dua mukim dan belajar serta berhaji di Makah & Madinah, pada kesempatan inilah banyak menyerap pengalaman keagamaan dan ilmu pengetahuan. Selain itu di tanah air Ahmad Dahlan juga berlangganan majalah yang diterbitkan oleh para ulama salaf ini. Dengan demikian, maka pengaruh dan pemikiran yang berkembang di dunia Islam itu, termasuk salah satu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah.

b. Situasi Kehidupan Masyarakat Islam di Tanah Air (Indonesia)
Masyarakat Islam di tanah airnya menghadapi diskriminasi, eksploitasi, dan penindasan oleh pemerintah Kolonial Belanda, sehingga mengalami keterbelakangan sosial-ekonomi, pendidikan/wawasan ilmu pengetahuan, dan politik. Kaum Boemi Poetera (Pribumi/bangsa Indonesia) menduduki kelas terendah dalam struktur kehidupan sosial di Hindia Belanda.

Kehidupan beragama dalam masyarakat mengalami kejumudan, dikarenakan bercampur aduk (sinkretis) antara aqidah Islam dengan kepercayaan Hindu, Budha, dan Animisme/dinamisme. Pelaksanaan Ibadah Mahdhoh banyak menyimpang dari tuntunan Al Qur’an & Sunnah Rasulullah.

Menghadapi situasi kehidupan masyarakat Islam di dalam negeri itu, timbul kesadaran Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya untuk berusaha : pertama, mengadakan emansipasi kehidupan masyarakat Islam, sehingga dapat terangkat sama tingginya dengan kelas masyarakat kolonial. Upaya itu dilakukan dengan memacu intelektualitas masyarakat kolonial. Upaya itu dilakukan dengan memacu intelektualitas masyarakat Islam bangsa Indonesia agar memiliki cakrawala Ilmu Pengetahuan yang setara dengan kaum penjajah. Upaya ini dilakukan dengan mengadakan pembaharuan sistem dan metode pendidikan, serta menyeimbangkan antara pendidikan umum dan agama Islam. Kedua, upaya dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Islam bangsa Indonesia, Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya mengadakan usaha pengentasan kemiskinan (membuat Rumah Miskin, sebagai pusat rehabilitasi/latihan kerja), mendirikan Panti Asuhan Anak Yatim/Piatu. Ketiga berupaya memurnikan Aqidatul Islamiyah dan meluruskan pelaksanaan Ibadah Mahdhoh, sesuai dengan pedoman sumber aslinya, yaitu Al Qur’an & Sunnah Rosul.
Situasi ekstern dan intern itulah, yang banyak mendorong semangat Ahmad Dahlan dan kawan-kawnnya, untuk memperbaiki kehidupan Masyarakat Islam yang mayoritas sebagai kaum Boemi Poetera (Bangsa Indonesia). Maka dapatlah dilihat usaha Ahmad Dahlan membuat gerakan antara lain :
- Gerakan Pembaharuan Pendidikan di kalangan Masyarakat Islam
- Gerakan Pertolongan Kesengsaraan Umat
- Gerakan Pemurnian dan pelurusan dalam Aqidah & Ibadah MAhdhoh
- Gerakan Penanaman cinta Tanah Air dan melawan penjajahan
- Gerakan Tajdid (pembaharuan) dalam metode amaliah duniawiyah

Pada tanggal 1 Desember 1911, diresmikan sekolah pertama pertama yang didirikan oleh Ahmad dahlan, dengan nama Sekolah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang kemudian dikenal dengan “Kyai School”, disetarakan dengan Volkschool (Sekolah Rakyat). Inilah usaha awal mendirikan sekolah modern (dengan bangku, kurikulum, dan perpaduan antara ilmu umum & agama). Sekolah ini kemudian berkembang, berdirinya sekolah-sekolah lainnya dengan memakai lebel Med De Qur’an, seperti Standard School, HIS, MULO, AMS, KWEEKSCHOOL dan sebagainya. Di samping mendirikan sekolah, Ahmad Dahlan juga mendirikan pesantren yang kemudian berkembang menjadi Mu’alimien & Mu’alimat, Zu’ama & Zu’imat, dan sebagainya.
Para guru yang mengajar di “Kyai School” mengusulkan pada Ahmad Dahlan, agar lembaga pendidikan yang dirintis oleh kyai ini terus hidup, maka diperlukan adanya wadah yaitu organisasi yang mengelolanya. Atas hasil perenungan Ahmad Dahlan dan kemudian dimusyawarahkan pada para santri dan muridnya, maka diputuskan mendirikan Persyarekatan Muhammadiyah, pada tanggal 18 November 1912, di kampung Kauman Yogyakarta, (Adapun Besluit baru keluar tanggal 22 Agustus 1914, berupa Besluit G.g. Hindia Belanda “Statuten Moehammadijah), berdirinya Muhammadiyah ini mendapat sokongan Support dari Boedi Oetomo cabang Yogyakarta.
Pada awalnya persyarekatan Muhammadiyah ini dipengaruhi antara lain : H. Syarkawi; h. Hisyam; H. Fahruddin; H. Abdu ghany; H. Suja’; H. Tamim, dan diketuai oleh H. Ahmad Dahlan, serta dibantu oleh para guru lulusan Kweekschool Gubernamen (murid asuhan Ahmad Dahlan). Dalam menyusun Anggaran Dasar Muhammadiyah, Ahmad Dahlan dibantu oleh R. Sosrosugondo (Guru Bahasa Melayu).




III
MUHAMMADIYAH DARI MASA KE MASA

Dalam mengkisahkan perjalanan Muhammadiyah dari masa ke masa, maka akan lebih jelas mengikuti alur periodesasi kepemimpinan Muhammadiyah, tentu saja akan tampak adanya dinamika yang berbeda, menurut latar situasi dalam waktu yang berbeda-beda. Namun, ada yang penting dan perlu diperhatikan ialah, selama 89 tahun Alhamdulillah Muhammadiyah TIDAK PERNAH PECAH, tetap utuh konsiten pada bidang garap dan gerakannya. Catatan singkat perjalanan Muhammadiyah dari masa ke masa dikisahkan sebagai berikut :

1. PERIODE KEPEMIMPINAN KHA DAHLAN (1912 – 1923)

Periode ini merupakan masa perintisan pembentukan organisasi dan jiwa serta amal usaha. Selain itu masa pengenalan ide-ide pembaharuan dalam metode gerakan amaliah Islamiyah. Ahmad dahlan mengenalkan Muhammadiyah melalui beberapa cara, antara lain silaturahmi, mujadalah (diskusi), Tausiyah-ma’idhoh hasanah, dan memberikan keteladanan dalam praktek pengamalan ajaran Islam.
Pada periode ini dibentuk perangkat awal seperti : Majelis Tabligh, Majelis Sekolahan 9pengajaran), Majelis Taman Pustaka, Majelis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), ’Aisyiyah, Kepanduan Hizbul Wathon (HW), menerbitkan majalah ”SWORO MOEHAMMADIJAH”. Selain itu mempelopori berdirinya rumah sakit umat Islam, Rumah Miskin, dan Panti Asuhan Yatim/Piatu, serta menganjurkan dan mempelopori hidup sederhana, terutama dalam menyelenggarakan Walimatul’Urusy (pesta perkawinan).
Dalam mengadakan perubahan untuk meluruskan kembali ajaran Islam, Ahmad dahlan menggunakan pendekatan pesuasif (ngemong dan memberikan penjelasan), sehingga para para penentangnya simpati, bahkan ada yang mengikuti gerakannya.



2. PERIODE KEPEMIMPINAN KH IBRAHIM (1923 –1932)

Pada periode ini Muhammadiyah mulai berkembang meluas sampai kedaerah-daerah luar Jawa. Perangkat yang dibentuk antara lain : Majelis Tarjih, Nasyi’atul’Aisyiyah dan kemudian Pemuda Muhammadiyah. Adapun Aktivitas yang menonjol antara lain :
Pada tahun 1924 mengadakan ”Fonds Dachlan”, untuk membeayai sekolah anak-anak miskin. Mengadakan khitanan massal pertama kali (1925). Pada konggres di Surabaya tahun 1926 diputuskan Pemakaian Tahun Islam dalam catat-mencatat termasuk surat menyurat dan Sholat Hari Raya di tanah lapang. Pada tahun 927 pada konggres di Pekalongan muncul persoalan politik dengan keputusan pokok ”Muhammadiyah TIDAK bergerak dalam bidang POLITIK, namun memperbaiki budi pekerti yang luhur (Akhlaqul Karimah) bagi orang yang akan berpolitik (tidak melarang anggotanya berpolitik).
Pada tahun 1928 mulai mengirim putera & puteri lulusan sekolah Muhammadiyah (dari Mu’allimien, Muallimat, Tabigschool, Normalschool) di benum ke pelosok tanah air, sebagai ”anak panah” Muhammadiyah. Pada Konggres di Solo tahun 1929, Muhammadiyah mendirikan Uitgeefster My (badan usaha penerbitan buku-buku sekolah Muhammadiyah yang dikelola oleh Majelis Taman Pustaka). Di konggres ini pula terjadi ”Penurunan Gambar KHA Dahlan” (dan dilarang untuk sementara waktu dipasang, karena ada gejala kultus). Pada Konggres di Minangkabau tahun 1930 muncul eselon CONSUL HOFD BESTUUR MUHAMMADIJAH (sekarang PWM). Pada konggres di Makasar 1932 antara lain diputuskan penerbitan Koran Muhammadiyah (Dagblad Adil) dilaksanakan oleh cabang Solo.

3. PERIODE KEPEMIMPINAN KH HISYAM (1932 – 1936)

Periode ini kegiatan pendidikan mendapatkan porsi yang mantap, selain itu pula diadakan penerbitan administrasi organisasi. Pada konggres tahun 1934 lebih dimantapkan pengembangan lembaga pendidikan tingkat menengah dan mengubah sekolah dengan nama Belanda menjadi nama khas kita, seperti : Volkschool menjadi Sekolah Rakyat. Pada Konggres tahun 1935 memutuskan pembentukan Majelis Pimpinan Perekonomian yang tugasnya membantu perbaikan ekonomi anggota (membentuk semacam kooperasi). Pada tahun 1936 diadadkan Konggres Seperempat Abad (XXV) di Jakarta, diputuskan anatara lain mendirikan sekolah Tinggi, dan mendirikan Majelis Pertolongan & Kesehatan Muhammadiyah (MPKM) di seluruh cabangdan ranting.

4. PERIODE KEPEMIMPINAN KH MAS MANSYUR (1936 – 1942)

Masa kepemimpinan KH Mas Mansyur merupakan tokoh yang kreatif dan terkenal sikapnya yang istiqomah dan pemberani, sehingga ikut dalam pengisian jiwa gerakan Muhammadiyah, dan penegasan kembali faham agama yang menjadi garis besar Muhammadiyah. Pada periode ini memaksimalkan Majelis Tarjih, sehingga menghasilkan ”Masalah Lima” (Dunia, Agama, Qiyas, Sabilillah, dan ibadah). Selain itu menggerakkan Muhammadiyah lebih dinamis dan berbobot, dengan konsepnya yang terkenal ”Langkah Dua belas”nya. Catatan kekiatan yang menonjol saat itu antara lain :
a. Membentuk Komisi Perjalanan Haji (HM Suja’, HA Kahar Mzkr & R. Sutomo)
b. Pembentukan Bank Muhammadiyah (Konggres di Yogyakarta 1937)
c. Menentang Ordonansi Pencatatan Perkawinan Oleh Pemerintah Belanda
d. Menentang Ondewijs Ordonansi (larangan guru mengajar di Sekolah Muh.)
e. Mengganti seluruh istilah Hindia Belanda dengan Indonesia
f. Mengeluarkan “Franco Amal” menghimpun dana untuk kaum dhu’afa
g. Mulai dirintis semacam Khittah Muhammadiyah
h. Ikut mempelopori beririnya MIAI (Majelisul Islam A’la Indonesia)

5. PERIODE KEPEMIMPINAN KI BAGUS HADIKUSUMA (1942 – 1953)

Ki Bagus Hadikusuma termasuk tokoh Muhammadiyah yang juga mengisi dan membentuk jiwa bagi gerakan Muhammadiyah. Pada periode ini dilahirkan Muqaddimah Anggaran dasar Muhammadiyah, sebagai rumusan singkat atas gagasan dan pokok-pokok pikiran KHA Dahlan (melalui murid-muridnya).
Periode ini menghadapi zaman Jepang, awal kemerdekaan, masa revolusi fisik mempertahankan Republik Indonesia. Oleh karena itu, aktivitas Muhammadiyah banyak tersita dengan perjuangan kenegaraan, seperti mempersiapkan kemerdekaan, mendirikan kelasykaran/badan perjuangan untuk membela Republik Indonesia dan sebagainya.
Perlu dicatat dalam sejarah, bahwa masa periode ini Muhammadiyah berani menentang pemerintah Dai Nippon yang mewajibkan “Syeikerai” (memuja Amaterasu Omikami dan Tenno Haika, syirik hukumnya), dalam hal ini Jepang mundur dan Muhammadiyah berhasil. Muhammadiyah ikut mendirikan Pasukan Hizbullah Sabilillah, Majelis Syurau Muslimin Indonesia (Masjumi) pengganti MIAI, dan mendirikan Asykar Perang Sabil (APS). Ketika opsir Jepang mewakili Indonesia bagian Timur minta penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang sudah disepakati untuk pembukaan UUD 1945, dan mengancam akan memisahkan diri dari RI, maka ki Bagus Hadikusuma mencarikan solusi dengan mengganti dengan kata “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pada Sidang Tanwir 1951 di Yogyakarta, diputuskan antara lain, Muhammadiyah tetap konsisten tidak akan berubah menjadi partai politik, “Sekali Muhammadiyah Tetap Muhammadiyah”. Selain itu juga menetapkan batas-batas otonomi Aisyiyah.
Pada Sidang Tanwir di Bandung tahun 1952, ditetapkan mempertahankan Muhammadiyah menjadi anggota Istimewa Partai Masjumi, dan mengadakan peremajaan dilingkungan Muhammadiyah. Pada Sidang Tanwir di Solo, 1953, diputuskan anggota Muhammadiyah hanya boleh memasuki partai yang berdasarkan Islam.

6. PERIODE KEPEMIMPINAN A.R. SUTAN MANSYUR (1952 – 1959)

Kepemiminan AR Sutan Mansyur dikenal sebagai masa memperkokoh Ruh Tauhid, yaitu dengan disusunnya Khittah Palembang. Pada periode ini yang penting dicatat sejarah antara lain :
a. Sidang Tanwir di Pekajangan, 1955 membicarakan Konsepsi Negara Islam.
b. Sidang Tanwir 1956 di Yogyakarta memutuskan :
- Muhammadiyah tetap bergerak dalam bidang agama & kemasyarakatan,
- Masalah politik diserahkan pada Partai Masjumi,
- Bagi warga Muhammadiyah yang aktif politik dianjurkan ke Partai Islam
- Keanggotaan Istimewa dihapus, namun tetap hubungan baik dengan Masjumi.

7. PERIODE KEPEMIMPINAN HM YUNUS ANIS (1959 – 1962)

Pada periode ini situasi negara dalam goncangan sosial politik, sehingga baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada gerak perjuangan Muhammadiyah. Namun HM Yunus Anis mampu membawa Muhammadiyah untuk tetap pada jati dirinya, yaitu tetap menempatkan kedudukannya sebagai Gerakan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dalam bidang sosial keagamaan. Selain itu, penataan administrasi Muhammadiyah dibangun dengan baik sebagaimana organisasi modern. Dokumentasi Muhammadiyah mulai dibenahi dan diatur rapi, sehingga memudahkan penulisan dan penelitian dalam Muhammadiyah.
Pada periode ini Majelis Pustaka sangat berperan, baik dalam bidang perpustakaannya, dokumentasi arsip-arsip dan penerbitan Muhammadiyah, serta banyak menghasilkan penerbitan RIDUP (riwayat hidup) tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan Almanak Muhammadiyah.

8. PERIODE KEPEMIMPINAN KHA BADAWI (1962 – 1968)

Periode ini merupakan periode Muhammadiyah menghadapi PKI, dan kehidupan kenegaraan yang cenderung terkontaminasi politik PKI. Situasi Sosial Ekonomi sangat buruk, kemiskinan merajalela, gerak politik yang revolusioner yang tidak menentu. Pimpinan Muhammadiyah periode ini bertugas terus memperkokoh kekuatan umat Islam dalam melawan PKI dan antek-anteknya. Selain itu, menyelamatkan negara dengan pendekatan pada presiden agar tidak terseret jauh terpengaruh oleh politik PKI yang memusuhi umat Islam Indonesia.
Pada saatnya berhadapan dengan PKI, KHA Badawi dengan tegas menyatakan bahwa “Membubarkan PKI adalah ibadah”. Pada saat PKI berontak tahun 1965, Muhammadiyah telah siap menghadapinya dengan Tapak Suci (1963) dan pasukan KOKAM (1964), sehingga Muhammadiyah ikut aktif bersama pemerintah yang anti komunis untuk menumpak G.30 S/PKI.
Oleh pemerintah Muhammadiyah diberikan fungsi politik dapat duduk dalam DPR GR dan MPRS, dan para fungsionarisnya juga ada yang didudukkan dalam eksekutif. Namun kemudian, setelah situasi mereda, Muhammadiyah kembai pada khittahnya semula sebagai organisasi sosial keagamaan.

9. PERIODE KEPEMIMPINAN KH FAKIH USMAN / H. AR FAKHRUDIN (1968 – 1971)

Pada Muktamar ke 37 di Yogyakarta KH Fakih Usman dikukuhkan sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, namun tiada berapa lama beliau wafat, dan Sidang Tanwir menetapkan H. AR Fakhrudin (WK Ketua I) sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (1968 – 1971). Periode ini yang lebih menonjol adalah “Me-Muhammadiyahkan kembali Muhammadiyah”. Dalam hal ini mengadakan tajdid dalam bidang ideologinya dengan “merumuskan “Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah”, dalam bidang organisasi dan usaha perjuangannya dengan menyusun “Khittah Perjuangan Muhammadiyah”.

10. PERIODE KEPEMIMPINAN H. AR FAKHRUDIN (1971 – 1990)

Periode ini meneruskan sebelumnya, yaitu usaha untuk meningkatkan kualitas persyarikatan baik pemurnian amal usaha Muhammadiyah. AR Fakhrudin dipilih sebagai ketua Muhammadiyah pada Muktamar ke 39 di Ujung Pandang 1971, Muktamar ke 40 di Surabaya tahun 1978, dan Muktamar ke 41 di Surakarta, 1985.
Pada periode ini mengalami tantangan untuk mengubah Azas Islam dengan Pancasila sebagai stu-satunya azaz organisasi di Indonesia. Ddengan kebijakan “Siasat Jalur Helem” (yang artinya untuk sementara, dan tetap beraqidah Islam), Muhammadiyah dalam selamat.
Beberapa keputusan penting antara lain :
a. Mengukuhkan Khittah Muhammadiyah (Khittah Ponorogo) di Muktamar 40.
b. Ikut membidani kelahiran partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
c. Tersusunnya konsep-konsep Dakwah oleh Majelis Tabligh dan tuntunan praktis.
d. Tersusunnya konsep kaderisasi dan pedoman praktis pembinaannya.
e. Tersusunnya berbagai pedoman pendidikan oleh Majelis Dikdasmen & Dikti.
f. Pengaktifan kembali Majelis Pustaka, dalam rangka penyelamatan arsip dokumen Muhammadiyah dan penerbitan-penerbitannya.




11. PERIODE KEPEMIMPINAN KH. AHMAD AZHAR BASYIR (1990 – 1995)

Pada periode ini berhasil dirumuskan Program Jangka Panjang Muhammadiyah 25 Tahun, yang meliputi Bidang Konsolidasi Gerakan, Bidang Pengkajian dan Pengembangan, dan Bidang Kemasyarakatan. Program itu dijabarkan secara strategis menjadi :
a. Bidang Konsolidasi gerakan, meliputi antara lain Konsolidasi Organisasi, Kaderisasi dan Pembinaan AMM, Bimbingan Keagamaan, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama.
b. Bidang Pengkajian dan Pengembangan meliputi antara lain Pengkajian & Pengembangan pemikiran Islam; Penelitian & pengembangan; dan Pusat informasi Kepustakaan dan penerbitan.
c. Bidang kemasyarakatan meliputi, pendidikan; penanaman keyakinan Islam kesehatan; Pengembangan Sosial Kemasyarkaatan; Kebudayaan; Ekonomi dan Kewiraswastaan; Partisipasi Politik; Pengembangan General Muda; Pembinaan keluarga; Pengembangan Peranan Wanita; Lingkungan Hidup; dan PeningkatanKualitas Sumber daya manusia.

KH Ahmad Azhar Basyir memimpin Muhammadiyah tidak sampai akhir periode, karena Allah SWT. Memanggil untuk menghadap keharibaannNya. Kepemimpinan PP Muhammadiyah periode ini diteruskan oleh Dr. H. Amien Rais (yang sebelumnya sebagai staf ketua).
Pada Muktamar di Jogjakarta tahun 1995, Dr. H. Amien Rais dipilih dan dikukuhkan kembali sebagai ketua PP Muhammadiyah (periode 1995 sampai 2000). Namun, oleh karena Prof. Dr. H. Amien Rais mengundurkan diri dari ketua umum PP Muhammadiyah (karena menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional), maka sebagai ketua umum PP Muhammadiyah digantikan Prof. Dr. H. Syafi’i Ma’arief. Sampai disini dulu uraian tentang Fragmenta Lintasan Sejarah Muhammadiyah. Untuk periode Prof. Dr. H. Amien Rais; Prof. Dr. H. Ahmad Syafi’i Ma’arief; dan periode Prof. Dr. H. Dien Syamsuddin, belum dapat ditulis dalam makalah ini. Alhamdulillah.

SARTONO KARTODIRDJO; SANG BEGAWAN SEJARAH

SARTONO KARTODIRDJO
BEGAWAN SEJARAH YANG HANDAL DAN BERKARAKTER

OLEH:

ADABY DARBAN

I

Kata yang empunya ceritera, seorang mahasiswa baru , pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra & Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, baru pertama kali mengetahui seorang dosennya yang berkacamata tebal, dan dosen itu baru saja pulang dari manca-negara, memasuki bilik Jurusan Sejarah, kemudian duduk dan baca buku. Ia tahu dari para mahasiswa seniornya kalau dosen Sejarah itu yang bernama Pak Sartono Kartodirdjo, kata para mahasiswa senior itu, bahwa “beliau nanti baru akan mengajar anda di tingkat doktoral”, katanya pula “ untuk bisa lulus dari mata kuliahnya pun perlu ujian berkali-kali”. Memang Pak Sartono kelihatannya angker, karena kewibawaan ilmunya, sehingga para mahasiswa dan para dosen pun penuh hormat kepadanya.
Setelah mahasiswa itu lulus Sarjana Muda (BA), mulailah mengikuti kuliah di tingkat doktoral I dan kemudian doktoral II, di jenjang inilah berkenalan langsung dengan Pak Sartono Kartodirdjo. Begitu masuk kuliah pertama, Pak Sartono menyatakan bahwa “Sebagai calon Sejarawan modalnya adalah, pertama membaca dijadikan hobby, kedua, meneliti dan menulis dijadikan kegemaran; serta yang ketiga, punya keberanian berbicara untuk menyampaikan pemikiran, itu saja baru bekal minimalnya “. Khusus untuk kuliah Pak Sartono, yang meliputi Teori, Metodologi Sejarah, dan Historiografi ini dilaksanakan di ruang sidang Kantor Lembaga Pedesaan & Kawasan UGM, Bulaksumur E-12. Pada kuliah pertama itu sudah diberi sederet daftar buku yang wajib dibaca, dan pada setiap perkuliahan akan di cek tentang buku apa yang telah dibaca dengan menunjukkan buktI resume hasil bacanya, kemudian didiskusikan. Oleh karena jumlah mahasiswa doktoral itu hanya 7 orang, semuanya akan mudah diamati dan dikontrol, sehingga mahasiswanya harus siap betul, kalau tidak siap lebih baik tidak masuk dengan cari-cari alasan yang masuk akal.
Meskipun mengetrapkan disiplin dalam belajar, pak Sartono juga sembodo bermurah hati selalu meminjamkan buku-buku literaturnya pada mahasiswa. Bahkan ketika Pak Sartono akan pergi ke luar-negeri, ada mahasiswa yang memberanikan diri minta oleh-oleh buku literatur terbitan baru, kemudian sepulangnya pak Sarrtono benar- benar memberikan oleh-oleh buku itu ( buku itu kini masih dimanfaatkan untuk mengajar ).

Pak Sartono yang dikenal oleh para mahasiswanya sebagai dosen yang disiplin dan mahal bila memberikan nilai, serta sangat selektif dalam meluluskan sarjana sejarah. Dalam hal ini pak Sartono pernah menyatakan, bahwa “ Lebih baik meluluskan seekor Singa dari pada meluluskan 10 domba “. Salah seorang mahasiswanya pun tergelitik kemudian menanggapi dengan mengatakan ”Bagaimana kalau Singa-nya itu ompong pak, kan 10 domba masih dapat berfungsi dari pada singa ompomg “. Jawab Pak Sartono, ” meski Singa itu ompong, 10 domba tidak akan jadi Singa, dan takut pada Singa”. Kalau begitu perlu menghasilkan singa-singa yang masih tegar dan segar!, seloroh para mahasiswanya. Dalam hal ini Pak Sartono mengutamakan kwalitas lulusan dari pada kwantitas lulusan.

Pengalaman ujian mata kuliah Teori, Metodologi, dan Historiografi yang diasuh oleh Prof. Dr.A. Sartono Kartodirdjo, memang unik, pada waktu itu dilakukan ujian campuran, yaitu ujian lisan, ujian tertulis, dan ujian dengan membuat makalah. Kejadian yang unik pada ujian lisan, yaitu satu persatu di uji di ruang kerja Pak Sartono, yang diujikan adalah materi pokok dan wawasan mahasiswa terhadap materi (diajak berdiskusi ), serta ditanyakan juga tentang identitas buku ( warna kulit buku, jumlah bab halaman, dan sebagainya ). Untuk ujian lisan, hasilnya langsung diumumnkan, bila lulus dinyatakan bebas, bila gagal diminta siap minggu depannya lagi menghadap untuk ujian, dalam hal ini amat sangat jarang yang sekali dapat lulus. Kejadian yang menarik pula dalam ujian tulis, pada waktu itu kebetulan Pak Sartono sedang sakit, menugasi putrinya untuk menunggu ujian, ada suatu kejadian, yaitu ketika seorang mahasiswa pinjam tip-ex pada teman ujian disebelah, kemudian mendapat peringatan pengawas ujian, dan peringatan itu dijawab dengan mengatakan, ”Mohon ma’af bu dosen”, semua yang ujian pada ketawa, rupanya permohonan maaf itu menjadikan tidak berkenan, sehingga ujian ditinggalkan oleh penunggunya. Sebagai akibatnya adalah ketika hasil ujian itu diumumkan, semua peserta ujian 7 orang itu tidak ada yang lulus. Selanjutnya ujian diulang dengan ujian secara lisan, ke 7 mahasiswa itu belajar bersama dengan sungguh-sungguh, dan hasilnya lumayan, seluruhnya lulus.

Pengalaman lain, ketika diadakan ujian Historiografi dengan membuat makalah, seorang mahasiswa kebingungan, kemudian berkonsultasi dengan Pak Sartono, ”Bolehkah saya buat kompilasi pemikiran Historiografi ?”, dan dibolehkan, mahasiswa itu pun kemudian langsung pinjam buku-buku literatur tentang itu, yang jumlahnya 12 buku, dan dengan senang hati Pak Sartono meminjamkan. Makalah hasil kompilasi untuk ujian itu oleh mahasiswanya, kemudian dijadikan buku tipis dengan judul Catatan Singkat tentang Historiografi ( 1987 ).

Memang pada awal pertemuan kuliah dengan Pak Sartono merasakan berat, tutur bahasa yang tidak mudah dipahami, literatur khususnya karya Pak Sartono pun bila bibaca setelah 3X baru dapat dimengerti, banyak disibukkan dengan tugas-tugas, dan penilaian-nya pun sangat berkualitas karena mahalnya. Namun, para mahasiswa puas, lega, dan merasa bangga dapat mengikuti kuliah Pak Sartono. Keilmuan pak Sartono itu ibarat kelapa mengandung santan yang berkualitas, semakin diperas semakin mengalir santannya. Oleh karena itu, baik di dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan, semakin banyak ditanya, semakin keluar ilmunya, berbahagialah bagi yang sering bertanya tentang ilmu pada Pak Sartono. Untuk memuaskan muridnya, ia pun sering menunjukkan buku-buku dalam menjawab pertanyaan, dan merangsang para muridnya untuk membaca buku yang ditunjukkan itu. Dalam perjumpaan selanjutnya ia pun balik menanyakan, bagaimana dengan buku yang telah dibacanya ?.

Pak Sartono Kartodirdjo senang pada murid yang berani bertanya baik di kelas maupun di luar kelas dan juga pada murid yang mau bekerja keras. Suatu saat ada seorang murid di samping kuliah juga bekerja, karena sudah berkeluarga, dari hati ke hati ditanya bagaimana cara membagi waktunya?. Ketika mendapatkan jawaban bahwa pekerjaannya itu kurang mendukung studi muridnya, maka ditawarkan agar muridnya dapat membantu sebagai asisten peneliti di kantor yang dipimpinnya yaitu Lembaga Pedesaan dan Kawasan UGM, dengan harapan mempermudah dan mendukung gairah studinya. Ternyata murid yang dimninta kerja di kantornya cukup banyak, dan benar-benar dapat sukses, baik dalam berumah tangga dan juga sukses dalam studinya.

Kepada para murid yang baru lulus baik di tingkat S1 –S2 maupun S3, pak Sartono selalu berpesan, bahwa “Janganlah anda seperti pohon pisang, hanya berbuah satu kali kemudian mati !”. Artinya jangan hanya puas jadi sarjana, namun harus dibuktikan dengan terus berkarya, baik meneliti, menulis, dan apa saja untuk masyarakat dan bangsanya.


II

Kata shohibul hikayat, pak Sartono itu orangnya jujur dan amanah dalam kerja sebagai pendidik maupun sebagai menejer di kantornya. Seluruh beaya proyek dan hasil penelitian, serta suatu kepanitiaan harus dapat dipertanggung jawabkan. Saking hati-hatinya bila ada peneliti yang naik becak, harus dicatat pengeluarannya dan nomor becaknya, bila beli perlengkapan di pasar harus ada nota meski tulis tangan dan cap ada jempol dari bakulnya. Bila dana penelitian yang sudah dianggarkan masih sisa, maka berapapun sisanya harus dikembalikan ( pada hal di zaman Orde Baru setiap mata anggaran harus habis, bila tidak habis, maka anggaran berikutnya akan dikurangi ). Namun, pak Sartono tidak mau berbuat yang demikian, karena ia punya prinsip, yang penting berbuat jujur apa adanya, yang dimulai dari diri kita, itulah tanggung jawab kita !. Prinsip dan sikap pak Sartono itu secara langsung mendidik dalam praktek bagi murid-murid dan lingkungan kerjanya.

Sebagai cendikiawan, Pak Sartono tidak mau didekte oleh penguasa. Bila ada order penelitian yang bersifat mendekte hasilnya, maka pasti ditolak oleh Pak Sartono. Ia punya prinsip, bahwa penelitian itu dilakukan sesuai dengan prosedur-metodologinya, sedangkan hasilnya berdasarkan dari realitas temuan yang diteliti atau dikaji. Memang kantornya berkecimpung dalam penelitian, namun ketika dipegang oleh Pak Sartono, sangat selektif dan mencerminkan sifat independensinya.

Pada saat Pak Sartono diminta memimpin penulisan Sejarah Nasional Indonesia, sebagai seorang sejarawan iapun terima dengan senang hati, namun ketika pemerintah mulai akan ikut campur intevensi, maka dengan tegas pak Sartono beserta para sejarawan koleganya, antara lain pak Taufik Abdullah dan pak Abdurrahman Suryamiharja , mengundurkan diri dari panitia penulisan itu.

Pak Sartono selalu mengikuti perkembangan Ilmu Sejarah baik di Indonesia maupun di manca negara. Boleh dikatakan hampir setiap ada seminar sejarah, pak Sartono ikut aktif di dalamnya, dan memberikan pencerahan bagi para sejarawan. Oleh karena itu, ketika di Jakarta digelar Konggres Sejarah Nasional dan Seminar Sejarah Nasional ke 8, di bulan November 2006, Pak Sartono dalam keadaan sakit di Panti Rapih. Ketika kami pamit, pak Sartono mbrebes mili merasa kecewa berat tidak dapat mengikuti seminar itu, dan ia pun kirim salam pada para koleganya, dan mengucapkan selamat berseminar. Dalam konggres sejarah itu Pak Sartono mendapatkan penghargaan yang diterimakan pada muridnya, yaitu Pak Djoko Suryo. Sepulang dari seminar, kamipun menengok kembali Pak Sartono, ia menceriterakan selalu bermimpi mengikuti seminar dan bertemu dengan koleganya.
Walau dalam keadaan sakit, pak Sartono masih memikirkan perkembangan ilmu sejarah, dan selalu bertanya pada muridnya “ Apakah masih terus menulis ? “, dan bila ada muridnya yang menghadiahkan buku karyanya, Pak Sartono tampak senang dan kemudian menyatakan “ Turuskan dan jangan berhenti !”.




III

Prof. Dr.A. Sartono Kartodirdjo, MA, adalah seorang pemikir, ilmuwan-intelektual dalam bidang Ilmu Sejarah pada khususnya, dan juga dalam bidang Ilmu Sosial serta Humaniora. Ia sangat terkenal baik di tingkat nasional maupun ditingkat Indernasional. Ia sangat berjasa sebagai peletak dasar-dasar kajian sejarah kritis, sebagai pembaharu dalam kajian Ilmu Sejarah di Indonesia. Pak Sartono yang mulai mengubah dan memperkenalkan sudut-pandang dalam penulisan Sejarah Indonesia, dari sudut pandang Neerlando-sentrisme/ Eropa-sentrisme diubah menjadi sudut pandang Indonesia-sentrisme. Dalam hal ini, mengubah sudut pandang sejarah dari yang lebih menempatkan bangsa Belanda atau Eropa berperan di panggung sejarah Indonesia, diubah dengan mendudukkan peran bangsa Indonesia sebagai pelaku utama yang berkiprah dalam panggung Sejarah Indonesia. Jadi, Sejarah Indonesia bukan merupakan kepanjangan atau subordinat dari sejarah bangsa Eropa, namun bangsa Indonesia punya sejarahnya sendiri.

Selain itu, Pak Sartono juga membuka dan memberikan pencerahan, bahwa pentingnya dalam Ilmu Sejarah digunakan pendekatan multi-demensional dan interdisipliner, dalam rangka untuk membantu penjelasan sejarah. Dengan demikian rekonstruksi sejarah dapat mendekati kejadian yang sebenarnya. Dalam hal ini, penulisan sejarah tidak hanya terfokus pada orang-orang besar, dan atau negara, namun dalam rekonstruksi sejarah yang ditulis oleh Pak Sartono juga memperhatikan dan melibatkan peranan “wong cilik” yang ada di dalamnya. Disertasi yang menghantarkan pak Sartono mendapat gelar doktor dengan predikat cum laude dalam Ilmu Sejarah (Amsterdam, 1 November 1966) adalah The Peasant’s Revolt of Banten in 1888, Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia, di dalamnya mengungkapkan pemberontakan wong cilik yaitu Petani di Banten yang dipimpin oleh para ulama diantaranya KH Wasid. Dalam disertasi itu digunakan pula pendekatan multi-demensiaonal, terutama konsep-konsep ilmu sosial.


IV

Prof.Dr. Djoko Suryo, salah seorang murid setia Pak Sartono ( sekarang menjadi sesepuh Jurusan Sejarah FIB UGM ), menuturkan dalam kata pengantar buku Membuka Pintu Bagi Masa Depan; Biografi Sartono Kartodirdjo, karya Nursyam, bahwa perkembangan kehidupan pak Sartono melalui tiga kisaran, pertama ketika mengalami pergeseran kehidupan dari lingkungan pendidikan sekolah umum di pedesaan ( MULO, di Surakarta ) ke lingkungan sekolah keagamaan Katholik ( calon bruder , di HIK Muntilan ). Kisaran kedua, ketika Pak Sartono mengalami pergeseran kehidupan dari lingkungan kerohanian ( kebiaraan ) ke lingkunganmasusia biasa, yaitu menjadi guru sekolah umum, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai SMA. Pak Sartono kemudian juga menikah sebagai “Pengantin Revolusi”, dan menjalani hidup berumah tangga. Kisaran yang ketiga, pada saat Pak Sartono memilih berkecimpung dalam studi lanjutnya pada bidang Ilmu Sejarah ( di Yale Amerika Serikat dan di Amsterdam, Negeri Belanda ). Dari pendidikannya itu, menghantarkan Pak Sartono mencapai tataran yang tertinggi, yaitu sebagai Guru Besar dalam Ilmu Sejarah, sampai akhir hayatnya ( pada tanggal 7 Desember 2007 ), dalam usia 86 tahun.

Prof. Dr.A. Sartono Kartodirdjo, adalah Begawan Sejarah yang handal, sebagai sosok manusia yang berkarakter, sebagai pendidik yang tekun dan berdedikasi tinggi menghantarkan murid-muridnya untuk membuka pintu bagi masa depan. Pak Sartono dikenal teguh dalam pendirian, dan jujur dalam perjalanan hidupnya. Ia sebagai kepala keluarga yang penuh cinta kasih dalam membina rumah tangganya.
Selamat jalan Pak Sartono, dalam menghadap keharibaan Yang Maha Kuasa, beristirahat dengan tenang dan damai
Kini tinggalah satu harapan, yaitu lahirnya Sartono –Sartono baru.
Semoga.
Jogjakarta, 13 Maret 2008
AHMAD ADABY DARBAN

CATATAN SINGKAT TENTANG SEJARAH LOKAL

SEJARAH LOKAL
( CATATAN SINGKAT )


Pengertian Sejarah Lokal è adalah Sejarah dari suatu Locality atau tempat yang
batasannya ditentukan oleh “perjanjian” yang diaju-
kan oleh penulis sejarah. ( Taufik Abdullah, Sejarah
Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada Uni-
Versity Press, Agustus 2005 ), hlm. 15.
Adapun batasan Geografisnya dapat suatu tempat tinggal Suku Bangsa (mungkin mendiami 2 atau tiga daerah administratip); dapat pula sebuah Kota; atau lebih kecil lagi suatu desa ( contoh lihat Ahmad Adaby Darban. Sejarah Kauman. Yogyakarta: Terawang, 2000 ).
Dengan demikain, maka dapat dirumuskan dengan sederhana, bahwa “ Sejarah Lokal” adalah sebagai kisah di “kelampauan” dari satu kelompok atau kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada “daerah geografis” yang terbatas.
Menurut: a. Finberg & Skippè Pembatasannya lebih khusus yaitu “ suatu komunitas “, “township” atau “village”.
b. Piere Gonbertè Memberikan batasan Lokal antara lain semacam “desa” atau “beberapa desa”; “kota kecil atau sedang”; atau “daerah geografis yang ak lebih besar dari Country” (kira-kira kecamatan) ( lihat Deadalus, Winter, 1971. hlm.113.)
Oleh karena itu penulisan Sejarah Lokal bukan merupakan bagian sub ordinat dari Sejarah Nasional, sebab Sejarah Lokal memiliki bentuk kajian yang berbeda dan tidak harus selaras dengan Sejarah Nasional.

Pertanyaan pokok dalam studi dan penulisan Sejarah Lokal antara lain ialah :
1. Sasaran Sejarah Lokal adalah “ Asal-usul è Pertumbuhanè Kemunduranè
Kejatuan dari kelompok masyarakat local. ( HPR Finberg madzhab Leiceter)
2. Kajiannya pada Irama Sejarah pada sebuah Kelompok Masyarakat local yang
tertentuk secara unik ( Finberg dan Skipp)
Pada prinsipnya è Pikiran-pikiran yang penting dari rumusan ini adalah “problem-problem pokok” harus bertolak dari realitas lokalnya, atau seleksi peristiwa harus ditentukan oleh tingkat pentingnya dalam perkembangan daerah local yang dibicarakan.

Perbedaan Lokal dan Nasional tidaklah terletak dari tingkat bastraksi – general- sasi, tapi lebih pada orientasinya !. Masalah local adalah masalah local dan segala soal yang menyangkut pada dirinya. Dengan demikian pada pengungkapan Sejarah Lokal dengan pertanyaan pokok lebih sederhana ialah : “Apakah proses dan kecenderungan structural dapat menjelaskan perkembangan dari masyarakat di Lokalitas ini ( daerah ini )”. Dengan demikian Sejarah Lolak harus memiliki otonomi.

Secara metodologis, Sejarah Lokal menuntut adanya kemampuan teknis dan daya analisis yang tinggi, yaitu menuntut adanya kecermatan dan ketelitian yang lebih tajam dan mendalam.
Dalam mengerjakan dan dalam perumusan sasaran pokok Sejarah Lokal Geografis dan ruang lingkupnya, sering berkaitan erat dengan sejarah social.
Sasaran pokok yang ideal adalah “ Struktur dan proses dari tendakan dan interaksi manusia sebagai yang terjadi dalam kontek sosio-kultural di masa lampau yang tercatat,” dan dapat pula diungkapkan secara Holistik ( termasuk Ekonomi dan Politik ) yang terjadi di suatu local dan punya cirikhas tertentu.Lihat Hecht, J.Jean. International Encyclopedia of the Social Sciences. 1968,)

Kuntowidjojo membuat catatan akhir, bahwa “Sejarah Lokal dalam bentuk yang mikro telah tampak dasar-dasar dinamikanya, sehingga peristiwa-peristiwa sejarah dapat diterangkan melalui dinamika internal yang di tiap daerah mempunyai kekhasan sendiri yang otonom. Adanya pendekatan interdisipliner ( atau menurut Sartono Kartodirdjo “Multi-demensional ) dalam penulisan Sejarah likal akan membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam Historiografi yang lebih luas dan lebih dalam. A.Adaby D. 7-9-2007

PERANAN ISLAM DALAM PERJUANGAN INDONESIA

OLEH : AHMAD ADABY DARBAN



“Wahai orang-orang yg berIman ingatlah pada
nikmat Allah yg diberikan kepadamu, ketika
suatu kaum mencengkramkan tangannya ber-
buat jahat kepadamu, lalu Allah mencegah /
menyingkirkan tangan mereka (menyelamat-
kanmu ), dan bertaqwalah kepada Allah, dan
hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang
beIman itu bertawakal” (Q.S. Al Ma’idah: 11)


MUQADIMAH
Perjuangan untuk memperolah “Kemerdekaan Indonesia” tidaklah muncul begitu saja, namun melalui proses perjuangan panjang yang telah mendahuluinya. Kedatangan bangsa Eropa yang tidak bersahabat, mereka datang membawa bedil dan meriam, dengan pendekatan perang ( baca : Pidato pengukuhan Guru besar Umar kayam, Transformasi Budaya Kita, 1989 ). Dengan semboyan Gospel-Gold-Glory ( penyebaran Bible/ Kristenisasi, mencari kekayaan/ eksploitasi, dan mencari daerah jajahan/ kejayaan ), mereka dengan politik Devide et Impera memecah belah masyarakat di Indonesia, sedikit demi sedikit menguasai tlatah Indonesia ini. Perjuangan umat Islam melawan penjajahan kolonial Portugis, Belanda, dan Inggris dimulai dari kerajaan-kerajaan, dan kemudian diteruskan oleh perjuangan rakyat semesta yang dipimpin sebagian besar oleh para ulama. Jadi perjuangan ini dirintis sejak dari perlawanan kerajaan-kerajaan Islam, kemudian diteruskan dengan munculnya pergerakan sosial di daerah-daerah, yaitu perlawanan rakyat terhadap kolonial/penjajahan dan para agen-agennya, sampai dengan munculnya kesadaran bernegara yang merdeka.

Dalam perjuangan di kawasan Nusantara, khususnya Indonesia yang mayoritas penduduknya muslimin, maka peranan Ajaran Islam dan sekaligus Umat Islamnya punya arti yang sangat penting dan tidak dapat dihapus dalam panggung sejarah Indonesia.
PERANAN ISLAM SEBAGAI AJARAN MELAWAN PENJAJAHAN
Ajaran Islam yang dipeluk oleh sebagaian besar rakyat Indonesia telah memberikan kontribusi besar, serta dorongan semangat, dan sikap mental dalam perjuangan kemerdekaan. Tertanamnya “RUHUL ISLAM” yang di dalamnya memuat antara lain :
1. Jihad fi Sabilillah, telah memperkuat semangat rakyat untuk berjuang melawan penjajah ( Sartono Kartodirdjo, 1982). Dengan semangat Jihad, umat akan melawan penjajah yang dlolim, termasuk perang suci, bila wafat syahid, sorga imbalannya.
2. Ijin Berperang Dari Allah SWT. (Q.S. Al Haj : 39) “ Telah diijinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka itu dijajah/ditindas, maka Allah akan membela mereka ( yg diperangi dan ditindas )”.
3. Symbolbegrijpen (Simbol kalimat yang dapat menggerakkan rakyat), yaitu “TAKBIR” Allahu Akbar, selalu berkumandang dalam era perjuangan umat Islam di Indonesia.
4. “Khubul Wathon minal Iman”, cinta tanah air sebagian dari Iman, menjadikan semangat Partiotik bagi umat Islam dalam melawan penjajahan.
Pada kesimpulannya Dr. Douwwes Dekker ( Setyabudi Danudirdja) menyatakan bahwa :
“Apabila Tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari Indonesia” (dalam Aboebakar Atjeh: 1957, hlm.729).
Dengan demikian ajaran Islam yang sudah merakyat di Indonesia ini, punya peranan yang sangat penting, berjasa, dan tidak dapat diabaikan dalam perjuangan di Indonesia.

PERANAN UMAT ISLAM
Umat Islam Indonesia punya peranan yang menentukan dalam dinamika perjuangan untuk memdapatkan kemerdekaan. Dalam perjuangan ini dapat dibagi menjadi :

1. Perjuangan Kerajaan-Kerajaan Islam melawan Kolonial
Dimulai sejak awal masuknya bangsa barat dengan pendekatan kekuatan yang represif (bersenjata), maka dilawan oleh karajaan-kerajaan Islam di kawasan Nusantra ini. Perjuangan ini antara lain : Malaka melawan serangan Portugis (1511) diteruskan oleh Ternate di Maluku (Portugis berhasil dihalau sampai Timor Timur), kemudian Makasar melawan serangan Belanda(VOC), Banten melawan serangan Belanda (VOC), dan Mataram Islam juga melawan pusat kekuasaan Belanda(VOC) di Batavia (1628-1629) dan masih banyak lagi. Mereka gigih, dan Belanda pun kalangkabut, namun setelah ada politik “Devide Et Impera” (pecah belah), satu persatu kerajaan ini dapat dikuasai.
Meskipun demikian semangat rakyat tidak pudar melawan penjajahan kolonial, maka
selanjutnya perjuangan melawan penjajahan diteruskan oleh rakyat dipimpin Ulama.

2. Perjuangan Rakyat Dipimpin oleh Para Ulama
Setelah kaum kolonial berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, namun umat Islam bersama para ulamanya tidak berhenti melawan penjajahan. Munculah era Gerakan Sosial merata di seluruh pelosok tanah air. Ulama sebagai Elite Agama Islam memimpin umat melawan penindasan kedloliman penjajah. Sejak dari Aceh muncul perlawanan rakyat dipimpin oleh Tengku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nya’ Dhien; di Sumatera Barat muncul Perang Paderi dipimpin oleh Imam Bonjol; Perlawanan KH.Hasan dari Luwu; Gerakan R. Gunawan dari Muara Tembesi Jambi; Gerakan 3 Haji di Dena Lombok; Gerakan H. Aling Kuning di Sambiliung Kal-Tim; Gerakan Muning di Banjarmasin; Gerakan Rifa’iyah di Pekalongan; Gerakan KH. Wasit dari Cilegon; Perlawanan KH. Jenal Ngarib dari Kudus; Perlawanan KH. Ahmad Darwis dari Kedu; Perlawanan Kyai Dermojoyo dari Nganjuk; dan juga perlawanan P. Dipanegara, masih banyak lagi.
Dari perlawanan itu, sesungguhnya pihak Belanda sudah goyah kekuasaaanya, sebagai bukti tiga perlawanan : Rakyat Aceh, Sumatera Barat, dan Java Oorlog (Dipanegara) telah mengorbankan : 8000 tentara Belanda mati dan 20.000.000 Gulden kas kolonial habis. Oleh karena itu, mereka kemudian mencari jalan lain, yaitu mengubah politik kolonialnya dengan pendekatan “ Welfere Politiek” (Politik Kemakmuran) untuk menarik simpati rakyat jajahan. Namun, pada kenyataannya politik itu dijalankan dengan perang kebudayaan dan idiologi, terutama untuk memecah dan melemahkan potensi umat Islam Indonesia yang dianggapnya musuh utama pemerintah kolonial.


3. Pergerakan Nasional di Indonesia
Sebelum memesuki era Pergerakan Nasional, pihak kolonial mencoba politik kemakmuran dan balasbudi. Munculah Politik Etische oleh Van Deventer; Politik Assosiasi oleh Ch.Snouck Hurgronje; dan Politik De Islamisasi (Dutch Islamic Polecy) oleh Christiaan Snouck Hurgronje. Kelihatannya politik itu humanis untuk kesejahteraan rakyat, namun karena landasannya tetap kolonialisme, maka jadinya tetap eksploitatif dan menindas rakyat. Khusus politik De Islamisasai sangat merugikan umat Islam, karena :
a. Memecah umat Islam jadi dua dikotomi Abangan dan Putihan
b. Membenturkan Ulama dengan Pemuka Adat
c. Memperbanyak sekolah untuk memdidik anak-anak umat Islam agar terpisah dari kepercayaan pada agama Islamnya.
d. Menindas segenap gerakan politik yang berdasar Islam
e. Membikin masjid dan memberangkatkan haji gratis untuk meredam gerakan Islam.( Snouck Hurgronje, Islam in de Nederlansch Indie )
Akibat dari politik kolonial di atas, maka perjuangan melawan kolonial menjadi terpecah. Menurut Thesis Endang Syaifuddin Anshari,MA. perjuangan di Indonesia terpecah jadi dua kelompok besar yaitu: Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler. Kondisi inilah sampai sekarang masih tampak dalam dinamika perpolitikan kita.

Sebagai salah satu yang penting pelopor awal Pergerakan Nasional di Indonesia ialah umat Islam, yaitu pada tanggal 16 Oktober 1905, lahir Sarekat Dagang Islam (SDI) (baca wawancara Tamardjaja dengan H. Samanhudi, 1955, di majalah Syiyasyah 1974), yang kemudian th. 1912 jadi Sarekat Islam (SI), sebagai gerakan Ekonomi dan politik. Pada Tanggl 18 November 1912 lahir Muhammadiyah sebagai gerakan Sosial Keagamaan, dari lembaga pendidikannya menghasilkan pimpinan bangsa Indonesia yang menentang Belanda,kemudian selanjutnya Jami’atul Khoir, Al Irsyad, Jong Islamieten Bond (1922), Persatuan Islam (Persis) th. 1920, Nahdlotul Ulama ( 1926 ), dan lainnya adalah dalam kategori nasionalis Islami, yang kesemuanya punya andil dalam melawan Belanda. Di samping itu lahirlah Boedi Oetomo, 20 Mei 1908, dan Indische Partij (1912), Jong Java, PKI, Perhimpunan Indonesia (PI), PNI (1927) dan sebagainya, adalah dalam kategori nasionalis sekuler. ( Endang Syaifuddin Anshari, Piagam Jakarta: 22 Juni 1945. Thesis di Mac Gill University, Canada ).
Dalam menghadapi gerakan umat Islam, Belanda menggunakan “Christening Politiek” (dalam Pidato Ratu Belanda yang dibacakan oleh:Gub.Jend. Idenburg) namun tidak berhasil. Ketika gencarnya SI menuntut “Boemi Poetera Zelfbestuur” (Bangsa Indonesia berpemerintahan sendiri), dengan gerakan Rapat Akbar dan pemogokan yang dilakukan hampir merata di pelosok kepulauan Indonesia, maka Belanda grogi dan segera bertindak. Untuk menghadapi gelombang gerakan umat Islam itu, maka upaya Politik Belanda dengan mendatangkan VIRUS KOMUNIS, yaitu menggunakan tokoh-tokoh komunis Belanda Snevliet, Barandesteder, Ir. Baars, Brigsma dan Van Burink, didatangkan ke Indonesia untuk menghadapi Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh komunis itu kemudian mengkader Semaun, Alimin Dharsono & Tan Malaka, disusupkan ke SI, terjadilah pembusukan dari dalam, pecahlah SI jadi dua: SI Putih yang asli, dan SI Merah yang komunis bergabung dengan ISDV ( Indische Socialis Democratische Vereeniging ) jadi PKI (23 Mei 1920). Mulai dari sinilah maka umat Islam berhadapan terus dengan komunis. ( A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. dan A. Adaby Darban, Peranserta Islam dalam Perjuangan Indonesia. ).

Pada tahun 1937 organisasi-organisasi Islam bersatu membentuk MIAI ( Majlisul Islam A’la Indonesia ), diprakarsai oleh Muhammadiyah, NU, Persis, Alwasliyah dan lainnya. Pada zaman Jepang MIAI diubah namanya jadi MASJUMI ( Majlis Syurau Muslimin Indonesia ), dan memiliki pasukan Hizbullah Sabilillah, sebagai modal perjuangan bersenjata di kemuidian hari.

Pada saat mempersiapkan kemerdekaan dalam BPUPKI disidangkan konsep dasar negara, muncul konsep Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno yang telah diajukan, namun sidang belum menerima, kemudian dibentuklah panitia Ad Hock (9 anggota), yang memutuskan Rumusan Piagam Djakarta 22 Juni 1945 ( Djakarta Charter ). Rumusan itu melalui debat yang panjang akhirnya disetujui pada tanggal 16 Juli 1945. (Komentar Soekarno, bahwa Djakarta Charter merupakan konsesnsus nasional persatuan antara Kaum Kebangsaan dan Islam). Namun, pada tanggal 18 Agustus 1845, keputusan itu dianulir atas usul Opsir Jepang mengatasnamakan utusan dari Indonesia Timur, yang menyatakan bahwa bila kalimat “ Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pemeluknya” tidak diubah, maka Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia . Dengan demikian Hatta lobi dengan para ulama agar dapat mengubah Piagam Djakarta demi persatuan Nasional RI. Pada awalnya para ulama tidak setuju, sebab itu sudah keputusan BPUPKI sebagai konsensus nasional, namun demi toleransi dan menjaga negara RI dari perpecahan, akhirnya disepakati dengan kalimat : “ Ketuhanan Yang Maha Esa “ (peranan Ki Bagus menempatkan Yang Maha Esa sebagai Taukhid Rakyat Indonesia ). ( Endang Syaifuddin Anshari, Piagam Jakarta.)

4. Peran Umat Islam dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, umat Islam punya peranan penting, yaitu : Pertama, secara pisik Umat Islam dengan Lasykar Hisbullah-Sabilillah, kemudian diteruskan Asykar Perang Sabil (APS) dan lasykar Islam lainnya di daerah, gigih berjuang membantu TKR (TNI) untuk mempertahankan NKRI dengan perang gerilnyanya melawan Sekutu-NICA (Netherland Indie Civil Administration, Belanda) yang akan kembali berkuasa di Indonesia. Secara pisik pula Lasykar Hisbullah-Sabilillah yang kemudian diteruskan oleh Markas Ulama Asykar Perang Sabil (APS) bersama pasukan TNI dari Siliwangi melawan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) 18 September 1948 ( dipimpin oleh Muso dan Amir Syarifuddin ), yang akan menghancurkan NKRI dan akan membentuk Pemerintahan Komunis Indonesia, menjadi bagian atau satelit dari Commitern Komunis Internasional yang berpusat di Moskow,Rusia. Pemberontakan PKI 1948 ini berjalan secara biadab, membantai para ulama dan santri, membantai kaum nasionalis, membantai pamongpraja, dapat digambarkan ada suatu gedung untuk pembantaian yang darahnya menggenang sampai satu kilan. Dengan adanya kerjasama antara kelasykaran umat Islam, kelasykaran kaum nasionalis, dengan TNI berhasil menghancurkan kekejaman dan kebiadaban Pemberontakan PKI 1948.

Setelah kemerdekaan dan adanya maklumat Wakil Presiden X/1946, bangsa Indonesia dipersilahkan mendirikan partai politik. Dalam hal ini pada awalnya aspirasi politik umat Islam ditampung dalam satu wadah, meneruskan namanya yaitu Majelis Syurau Muslimin Indonesia ( Masyumi ), dalam ikrar persatuan umat Islam ”Panca Cita”.

Kedua, dalam proses perjuangan diplomasi ada beberapa perundingan antara lain Linggajati, Renfille, Roem-Royen, dan KMB. Pada perundingan Renfille wilayah NKRI menjadi sempit, dan berdirilah negara-negara bagian lain sebagai negara boneka Belanda, dan lebih parah lagi Yogyakarta sebagai Ibukota NKRI diduduki Belanda. Secara spontan dan bertanggung jawab Mr.Syafruddin Prawiranegara (Masyumi) mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 19 Desember 1948 di Sumatera Barat
( Mulai tahun 2006 dijadikan hari peringatan Bela Negara ). Adanya perlawanan gerilya bangsa Indonesia yang tiada hentinya ( termasuk perebutan Jogjakarta dari tangan Belanda tanggal 1 Maret 1948), maka PBB meminta genjatan senjata dan diadakan perundingan lagi, yaitu Roem – Royen. Dalam perundingan itu deplomasi Mr.Moh.Roem berhasil menggiring pihak Belanda untuk antara lain : 1.Mengembalikan Ibukota RI Yogyakarta;2.Pembebasan Soekarno-Hatta dan para mentri yang ditawan Belanda; 3. Menyelenggarakan Konfrensi Meja Bundar (KMB), dan 4. Belanda mengakui keberadaan RI.
Pada KMB Belanda mengakui eksistensi Republik Indonesia Serikat, yang masih memiliki negara-negara bagian (boneka) dibawah pengaruh Belanda. Presiden Soekarno jadi Presiden RIS, sedangkan Mr. Assa’at jadi Presiden Republik Indonesia( RI ) kedua, bagian dari RIS. Dalam rangka menyatukan Indonesia kembali, tokoh umat Islam Muhammad Natsir (Masyumi) mempelopori “MOSI INTEGRAL NATSIR yang isinya untuk KEMBALI KE BENTUK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)”. Mosi integral Natsir ini mendapat dukungan sebagain besar anggota kabinet dan Presiden Soekarno, meskipun Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamid II tidak mau ikut tanda tangan mendukung, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno berdasarkan mosi itu memberanikan diri menyatakan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.


5. Umat Islam di Era Mencari Bentuk Demokrasi Indonesia
Undang-undang Dasar 1945 menggambarkan bahwa NKRI adalah negara demokrasi, namun formulasi demokrasi yang bagaimana bentuknya masih dalam pencarian. Apakah Demokrasi Liberal, apakah Demokrasi Sosialis, ataukah Demokrasi Theokrasi ?. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap ( dari Masyumi ) Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama di tahun 1955, diikuti hampir + 100 partai, disaksikann oleh PBB. Dalam pemilu itu muncul 4 kekuatan partai besar yaitu rangking pertama PNI dan Masyumi suaranya berimbang, disusul NU, kemudian PKI. Hasil dari Pemilu itu adanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan kemudian pemilu kedua menghasilkan Konstituante (pembuat Konstitusi/ UUD). Dalam Konstituante memang ditawarkan dan untuk menjaring aspirasi rakyat dalam menentukan UUD baru yang aspiratitf rakyat Indonesia. Berbagai golongan masyarakat yang diwakili oleh partainya menyampaikan usulannya, sehingga mengerucut pada UUD pertama 1945 namun pada Preambulenya ada yang mengacu keputusan Sidang BPUPKI 16 Juli 1945 yaitu Piagam Djakarta , dan mengacu dari keputusan PPKI 18 Agustus 1945, dengan suara berimbang, namun tidak dapat memenuhi 75% suara untuk dapat memutuskannya, sehingga selalu tidak dapat diputuskan. Aklhirnya pihak Militer (A.H. Nasution ) membuat konsep Dekrit Presiden, kemudian diterima oleh Bung Karno, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Dekrit Presiden itu dideklarasikan, isinya antara lain :
1. Pembubaran Konstituante; 2. Kembali pada UUD 1945, dan Piagam Djakarta sebagai yang menjiwai UUD 1945 ; 3. Bentuk Negara Demokrasi Terpimpin.

6. Umat Islam di Era Demokrasi Terpimpin
Munculnya Dekrit Presiden ini untuk sementara dapat meredam perbedaan pendapat dalam konstituante, namun juga berdampak menjadi awalnya bentuk pelaksanaan pemerintahan yang otoriter, kekuasaan tunggal di tangan presiden. Hal ini terbukti, ketika Presiden Soekarno mengajukan RAPBN ke DPR hasil Pemili 1955, oleh karena kondisi negara belum mampu, maka ditolak DPR dan diminta untuk diperbaiki, namun dengan pendekatan kekuasaan Bung Karno membubarkan DPR hasil pemilu, dan kemudian dengan kekuasaanya pula presiden Soekarno menyusun DPR baru atas tunjukannya dengan diberi nama DPRGR. Tokoh-tokoh umat Islam menentang sikap otoriter ini, namun kemudian ditangkapi dan dipenjara. Dari beberapa kasus yang menentang otoriter kekuasaan pada waktu itu, ditangkapilah tokoh-tokoh Islam antara lain Mr.Prawoto Mangkusasmito ; Mr. Mohammad Roem; KH Muhammad Natsir; KH E.Z. Muttakin; Mr. Kasman Singodimejo; dan Hamka dan lainnya , mereka disiksa , dan tidak diproses hukum melalui pengadilan.

Dari tahun 1960 sampai 1965 situasi negara dalam keadaan tegang , akibat adanya iklim antagonis dalam masyarakat. Polarisasi NASionalis + Agama + KOMunis (NASAKOM) yang dicetuskan pemerintah menjadi kekuatan yang saling benturan. Pendekatan kaum Komunis (PKI) pada pemerintah banyak digunakan umtuk menghantam umat Islam dan gerakan Islam. Muncul istilah Ganyang Kontra Revolusi, Ganyang 7 Setan desa ( salah satunya haji ). PKI mengadakan Aksi Sepihak, yaitu menyerobot dan menduduki tanah milik umat Islam, milik pesantren dsb. untuk dibagikan pada para pendukungnya, sedangkan bila terjadi perlawanan diadakan teror dan sampai pembunuhan. Setelah PKI merasa kuat dan siap untuk mengambil alih kekuasaan, menyiapkan angkatan ke 5 Buruh Tani dipersenjatai, import senjata jenis Tschung dari RRChina, banyak mengadakan pelatihan militer di beberapa daerah, dan mengadakan aksi sepihak menduduki tanah-tanah perusahaan dan tanah masyarakat, serta mengadakan teror dan pembantaian terhadap lawan politiknya. Menyerang tempat-tempat Ibadah menginjak-ijai kitab suci Al Qur’an, seperti peristiwa Kanigoro, Bandar Betsy, menteror dan menangkapi seniman Manikebu lawannya Lekra (PKI), Puncaknya meletuslah Pemberontakan G.30.S. / PKI. Digerakkan oleh Dewan Revolusi yang berisi tokoh-tokoh PKI ( DN Aidit, Sam Qomaruzaman, Nyoto, Nyono, Istiajid, dan sebagainya ) sebagai pengendali gerakannya ( Surat Perintah Comite Central/ CC PKI No. 13/ P1 / 65, tanggal 28 Septembar 1965, isinya Perintah mendirikan Dewan Revolusi Daerah ). Pemberontakan G.30.S. /PKI telah membantai kalangan ABRI, para Santri dan Kyai di pedesaan, pemuka agama lainnya termasuk di Bali, mereka telah disediakan sumur-sumur untuk penguburannya.

Ummat Islam membentuk Kogalam ( Komando Kesiapsiagaan Umat Islam ) dan GEMUIS ( Genarasi Muda Islam ), Organisasi-organisasi Islam mendirikan pasukan Banser, Kokam, Brigade PII, Korba HMI, dan sebagainya, sebagai kekuatan untuk menghadapi pemberontakan PKI 1965 itu. Gerakan pemberontakan G.30.S./PKI di pusat maupun daerah-daerah berhasil ditumpas, sehingga selamatlah negara Republik Indonesia dari usaha dijadikan negara komunis. Situasi negara mulai ada perubahan, masyarakat menyadari akan bahaya laten komunis, dan membuka lembaran baru dalam kehidupan negara yang memiliki nuansa keagamaan atau religiositas yang memang sebagai jati diri Bangsa Indonesia.

7. Umat Islam di Era Orde Baru
Pada awal kebangkitan Orde Baru adalah dalam rangka kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekwen, memperbaiki stuktur birokrasi dan demokrasi bersih dan sehat. Pada awalnya umat Islam memberikan dukungan , memang umat Islam untuk sementara merupakan eksponen dan dijadikan tumpuan. Namun pada proses perjalanan sejarah selanjutnya eksponen umat Islam mulai ditinggal, dan bahkan gerakan umat Islam mulai dimandulkan, bahkan berusaha untuk dibersihkan.
Gerakan politik Islam dilikwidasi sedikit demi sedikit posisinya bahkan dimandulkan, mulai Pemilu 1971 yang penuh rekayasa dan ”Bolduser”, menekan umat Islam dan politisi lain untuk memenangkan Golkar. Maka berhasilah menguatkan posisi kekuasaan Suaharto, yang selanjutnya akan kembali mmenjadi penguasa tunggal yang otoriter sampai tahun 1998.
Pemerintahan Orde Baru kemudian banyak meninggalkan potensi umatIslam, justeru merangkul kekuatan minoritas di Indonesia yang ”diridloi oleh Amerika” serta sekutunya. Sebagai puncaknya kebijakan terhadap umat Islam adalah dilarangnya partai dan organisasi massa memakai asas Islam.Kebijakan ini sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda atas nasehat Snouck Hurgronje untuk membatasi gerakan umat Islam di Indonesia. Kebijakan pemerintah Orde baru terhadap politik Islam itu berdampak antara lain :
Pertama, peranan politik umat Islam yang mengusung cita-cita Islam tidak mendapat tempat yang layak, bahkan dikerdilkan dengan cara rekayasa politik. Dengan menggunakan berbagai macam skenario politik untuk menyudutkan dan memberi gambaran citra negatif bagi perjuangan umat Islam Indonesia. Sebagai contoh, dimunculkanlah skenario Komando Jihad, Teror Warman, dan sebagainya, yang kesemuanya itu memancing umat Islam untuk bertindak kekerasan, kemudian didlolimi. Dimunculkannya peristiwa-peristiwa penuhy rekayasa seperti, Tanjung Priuk ( 600 umat Islam dibantai ); Talangsari (pembantaian kyai dan sastri serta penduduk desa di Lampung ); pembajakan Pesawat Wayola, dan masih banyak lagi poeristiwa di daerah-daerah yang menjadi korbannya umat Islam. Dalam bidang politik formal kekuatan realitas umat Islam terus ditekan, dan dengan penuh rekayasa dikerdilkan, sehingga partai politik di DPR dan MPR tidak dapat berkutik ( dibikin kecil ).
Kedua, di kalangan umat Islam mencari jalan lain ( tidak melalui politik praktis ), yaitu lebih menggiatkan gerakan Dakwah – Sosial – Pendidikan dan Kebudayaan. Munculah gerakan Dakwah di berbagai lapisan masyarakat dan pelatihan-pelatihan secara intens dalam memahami Islam Penanaman Nilai dasar Islam (PNDI), lahirnya Lembaga Dakwah Kampus ( LDK ) seperti Jama’ah Salman (ITB), Jamaah Shalahuddin (UGM), dan sebagainya. Gerakan Sosial meningkatkan kepedulian pada kaum fakir-miskin-yatim piatu dan kaum mutadzafin, munculnya lembaga-lembaga sosial dan pendidikan baru di kalangan umat Islam. Dalam bidang pendidikan berkembang dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan baru termasuk maraknya pertumbuhan perguruan tinggi Islam di Indonesia, dan adanya peningkatan penerbitan buku-buku dan media Islam lainnya. Lahirnya lembaga-lembaga Seni-Budaya Islam dengan karya-karyanya, lebih maraknya pemakian busana muslim dan muslimah ( pemakian Jilbab diterima olah masyarakat dan banyak diikuti ).

Pemerintah Orde Baru yang selalu phobi pada gerakan Islam, kemudian membuat kebijakan antara lain pembatasan gerakan dakwah, dengan mewajibkan izin dan mubaligh/da’i nya diseleksi oleh pemerintah dengan wajib menggunakan SIM ( kartu Surat Ijin sebagi Mubaligh ), dan pengawasan ketat, serta kemudian juga melarang kegiatan dakwah di kampus-kampus. Pemerintah Orde baru juga melarang pemekaian Jilbab di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, di lembaga pemerintahan, dan mencitrakan bahwa pemakaian Jilbab itu adalah kaum Islam Radikal. Meskipun peraturan ini dilakukan dengan pengawasan ketat dan represif, namun arus deras dari masyarakat Islam yang mendukung lebih kuat, sehingga pemerintah Orde Baru tidak mampu mengatasinya.
Dalam rangka membendung arus kesadaran ber-Islam yang lebih intens ini, pemerintah Orde Baru menggunakan berbagai macam skenario politik untuk menjebak aktivis-aktivis umat Islam agar berbuat radikal, sehingga citra Islam terus negatif di Indonesia. Meski demikian hanya sebagian kecil yang dapat terjebak, bagi yang sadar akan adanya skenario ini lebih baik diam dan menekuni gerakan dakwah, sosial,pendidikan dan kebudayaan..
Adanya pembukaan hubungan dengan luar-negeri ( khususnya Amerika-Eropa-dan Jepang ), Orde Baru banyak menerima ”Bantuan” alias Hutang. Selain itu pula pemerintah juga mengontrakkan sumber minyak dan tambang lainnya termasuk Freeport, sehingga pemerintah Orde Baru banyak mengantongi hasilnya. Kelihatannya dapat meningkatkan kemakmuran dan penghasilan negara, namun ternyata hanya semu.
Pemerintah Orde Baru yang merasa tertolong dengan modal asing itu, kemudian banyak meninggalkan umat Islam ( sebagai Ekonomi golongan menengah kebawah yang realistis penyangga perekonomian Indonesia ).

Umat Islam dalam bidang ekonomi menduduki golongan pengusaha menengah ke bawah. Sentra-sentra perekonomian umat Islam memiliki jaringan sampai pada ekonomi kerakyatan di lapisan bawah ( seperti Ekonomi Pertanian; Tekstil; Batik; Garmen; sampai ke Industri Kerajinan Rakyat/rumah tangga ). Pada zaman pemerintahan Orde Baru yang banyak bergantung pada Modal Asing, lebih berpihak pada golongan ekonomi Konglomerat, sehingga sebagian pinjaman modal asing itu dialirkan pada Konglomerat. Akibatnya ialah, pertama Golongan Konglomerat ini tangan-tangan guritanya sampai pada lapisan ekonomi menengah kebawah, sehingga sistem kapitalistik-monopoli berakibat mematikan golongan ekonomi menengah ke bawah yang sebagian besar adalah umat Islam. ( Menurut Richard Rabison, The Rise Capitalism in Indonesia. ( disertasi ), bahwa Golongan Ekonomi Menengah ke Bawah bagi Indonesia adalah pilar ekonomi yang nyata dan perlu diperkuat, sedangkan Golongan Ekonomi Konglomerat yang mengandalkan Modal Asing pinjaman itu merupakan tiang penyangga yang semu, suatu saat gampang melarikan modalnya ke luar negri, sehingga akan menggoyahkan perekonomian Indonesia .

Pada akhir hayat pemerintahan Orde Baru, ditengarai setelah pihak asing kepercayaannya mulai pudar,kemudian pembatasan kucuran dana pinjaman asing, dan masyarakat mulai tidak respek dan mengecam terhadap permainan politik pemerintah Orde Baru, maka kekdudukannya menjadi lemah. Pada kondisi lemah ini, pemerintah Orde Baru kelihatannya mulai mendekati umat Islam melalui tokoh-tokohnya. Namun, cara-cara pendekatan itu sudah tidak populer lagi, akhirnya terjadi arus deras untuk diadakan Reformasi. Arus deras Reformasi sebagai lokomotif (salah satunya Amien Rais) dan pendukung terbesaenya adalah umat Islam, berhasil memberhentikan Pemerintahan Orde baru, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto berhenti jadi presiden, dan masa transisi untuk sementara digantikan oleh BJ Habibie sampai dengan pemilihan umum Era Reformasi.

PERAN UMAT ISLAM DI AWAL REFORMASI
Masyarakat Indonesia mengalami titik kulminasi jenuh pada pemerintahan Orde Baru (yang sudah menjadi sama sengan Orde Lama). Cara-cara untuk mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan kendaraan GOLKAR yang dengan rekayasa skenariotip selalu memenangka pemilu, sehingga kekuasaan Suharto dan Kroninya diusahakan terus untuk dipertahankan. Harmoko selaku ketua Golkar yang terakhir mendorong Suharto untuk maju lagi jadi presiden di tahun 1997, mengklaim dengan mengatakan rakyat Indonesia masih menginginkan kekuasaan Suharto.
Pada kenyataanya lain, masyarakat luas sudah mengiginkan perubahan kepemimpinan nasional, bahkan sebagian di kalangan ABRI pun dan dunia internasional yang dulu sebagai pendukung dana dan politik Orde Baru, mulai kendor dan meninggalkan dukungannya. Dalam kondisi seperti ini, Suharto mendekati umat Islam melalui tokoh-tokohnya, namun tidak berhasil, sehingga Suharto terpaksa ”Berhenti” dari jabatannya sebagai presiden, dan digantikan oleh wakilnya yaitu BJ Habibie.
Pada era pemerintahan BJ Habibie yang hanya lebih kurang 1 tahun, berhasil menekan inflasi yang sebelumnya nilai rupiah terpuruk hingga Rp.15.000,- setiap satu dolarnya, dapat ditekan menjadi Rp. 6.000,- setiap dolar AS. Namun, adanya epouria politik yang terus bergelora, akhirnya pada sidang MPR peratanggunganjawabnya tidak diterima, maka BJ. Habibie tidak mencalonkan jadi presiden.
Pada awal Reformasi umat Islam pun terimbas adanya epouria politik, sehingga pada rame-rame mendirikan partai, antara lain lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ); Partai Amanat Nasional ( PAN ) ( meskipun tidak berdasarkan Islam, namun basis pendukungnya Islam ), Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Keadilan (PK); Partai MASYUMI BARU; Partai ABULYATAMA; Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) ( (semuanya berdasarkan Islam dan basis pendukungnyapun Islam), dan sebagainya ditambah Partai Persatuan Pembagunan (PPP) yang juga masih eksis dan punya masa.
Pada Pemilu 1999 PDI P berhasil unggul disusul Golkar, dan baru partai-partai Islam dan partai yang basis pendukungnya Islam ( bila partai-partai Islam dan yang berbasis pendukungnya Islam bersatu, insya Allah akan menang dalam pemilu. Namun, kanyataannya partai-partai Islam itu belum dapat bersatu sampai kini ).
Meskipun PDI P unggul dalam pemilu, namun dalam pemilihan presiden tidak berhasil, MPR memilih suara terbanyak Abdurrahman Wahid, sedangkan wakilnya baru Megawati. Abdurrahman wahid tidak mulus jadi presiden RI, dengan adanya berbagai persoalan akhirnya diberhentikan oleh MPR, kemudian digantikan oleh Megawati dengan mengambil wakil Hamzah Haz dari PPP.
Pada Pemilu 2004, partai-partai Islam dan yang berbasiskan Islam pun belum dapat meraih kemenangan. Pada pemilu ini Golkar pewaris Orde Baru berhasil menang, sedangkan dalam pemilihan presiden pun dimenangkan oleh SBY dan Jusuf Kalla ( dari Partai Demokrat dan Golkar ), sedangkan calon-calon lain yang jelas dari tokoh-tokoh umat Islam belum berhasil menang ( Amien Rais; Hasyim Muzadi; dan Sholahuddin Wahid ). Dengan keadaan seperti inilah sudah semestinya umat Islam perlu mukhasabah dan menyusun langkah-langlah yang lebih baik untuk masa depannya.

Selain politik, juga terjadi euporia liberalisme yang semakin menjadi, pornografi dan pornoaksi, serta banci merajalela dengan bebas melalui mass media, sehingga menjadi petaka rusaknya moral bangsa. Mereka menggunakan senjata HAM untuk kebebasannya. RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi tak kunjung diputuskan, karena terkendala para pendukung gerakan perusak moral itu. Perjuangan melawan KKN ( Korupsi- Kolusi – Nepotisme ) berjalan lamban, stagnan, karena tidak ada ketegasan dari pemerintah, sehingga kasus BLBI yang memakan uang rakyat + 90 Trilyun pun belum dituntaskan. Komunisme berusaha hidup kembali, melalui berbagai nama seperti PRD, PAPERNAS, dan mungkin alan lahir Partai Kemerdekaan Indonesia (PKI), mereka juga menggunakan senjata HAM untuk berlindung. Menghadapi komunisme pun tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.
Tingkatan keadaan ekonomi masyarakat masih ”njomplang”, yang kaya semakin kaya, yang miskin bertambah miskin. Masyarakat lapisan menengah ke bawah hidupnya semakin sulit, dan perlu diupayakan kesejahteraannya secara serius. Namun,ada hal yang dapat jadi hiburan, yaitu berkembangnya Perekonomian Syari’ah yang diharapkan dapat menjadi alternatif untuk dapat mengobati ketimpangan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sudah waktunya Ekonomi Syari’ah berpihak pada masyarakat dhuafa’, untuk ikut berusaha mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

KHOTIMAH
Tulisan di makalah pendek ini barulah pengamatan selintas dengan berusaha menggunakan fakta sejarah. Oleh karena itu, untuk mendalaminya perlu diadakan diskusi, sehingga akan lebih memperjelas tentang Umat Islam dalam perjuangan Indonesia. Adanya kekuarang mohon ma’af, ada pun kritik dan saran sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA
Aboebakar Atjeh, Riwayat Hidup A. Wahid Hasjim. Djakarta, 1957.
A.K. Pringgodigdo, Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia. Djakarta: Pust. Rakjat,1960
Ahmad Adaby Darban,” Lasykar Santri Melawan penjajahan”, Makalah, ITB, 2006.
__________. Peran Serta Islam dalam Perjuangan di Indonesia. Yogyakarta: UII, 1989.
As-Syiyasyah. No 4. Th. 1974.
Benda. H.J. Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
Endang Syaifuddin Anshari, Piagam Djakarta 22 Djuni 1945. Jakarta: Gema Insani Press
1997.
Rabinson. Richard, Indonesian The Rise of Capitalism. Singapore: Kin Hup Lee.Co.1986
Sagimun MD, Pahlawan Dipanegara Berdjuang. Jogjakarta: Dep,P&K., 1960.
Sartono Kartodirdjo. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu
Alternatif. Jakarta : Gramedia, 1982.
Snouck Hurgronje. Islam di Hindia Belanda. Jakarta: Bhratara, 1973.
Umar Kayam, Transformasi Budaya Kita. Yogyakarta: Senat Guru Besar UGM, 1989.


CURRICULUM VITAE

Nama : AHMAD ADABY DARBAN, DRS., S.U.
Lahir : di Jogjakarta, tanggal 25 Februari 1952.
Pendidikan : S1  Jurusan Sejarah Fak. Sastra UGM
S2  Jurusan Humaniora Fak. Pasca Sarjana UGM
Short Course Faculty of Art, Monash University,
Australia.
Pekerjaan : Dosen Jurusan Sejarah Fak. Ilmu Budaya UGM
Jabatan : Ketua Jurusan Sejarah FIB – UGM.
Alamat : Kauman Gm. I / 355 Jogjakarta, 55122.
Tlp. 0274. 373 426.
E-mail: adaby_ kauman@yahoo.com
adabydarban@gmail.com
http://adabydarban.blogspot.com

Karya Ilmiyah : 9 buku, dan sejumlah makalah untuk seminar di
dalam dan luar negeri, serta artikel di berbagai koran
jurnal, dan majalah.
Penelitian : 16 hasil penelitian.
Keluarga : Hanya punya seorang Isteri, lima anak dan lima cucu